Redaksi 
Buntok, kaltengread – Suasana di kantor DPRD Barito Selatan (Barsel) siang itu terasa lebih hangat dari biasanya. Di balik meja kerjanya, Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran, tampak berpikir mendalam. Ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) yang baru saja ia tinggalkan masih menyisakan gaung dari sebuah isu sensitif yang sengaja ia lempar ke permukaan: dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten.
Bagi Farid, desas-desus yang berembus di tengah masyarakat bukan sekadar angin lalu. Isu ini ibarat kabut tebal yang jika dibiarkan, akan merusak pemandangan dan mencoreng nama baik korps Aparatur Sipil Negara (ASN). Itulah mengapa, di hadapan forum Banggar, ia secara blak-blakan meminta pemerintah daerah tidak menutup mata.
“Ya, terkait dengan rumor yang beredar di masyarakat bahwa marak terjadi jual-beli jabatan, itu sudah kami sampaikan di forum rapat Badan Anggaran kemarin,” ujar Farid dengan nada serius saat ditemui awak media di kantornya, Jumat (28/8/2026).
Ia tidak sedang ingin menghakimi. Ia paham betul bahwa rumor bisa menjadi bola liar yang merusak reputasi. Namun, mendiamkannya juga bukan pilihan yang bijak. Solusinya hanya satu: telusuri hingga tuntas. Ia mendesak agar aparat penegak hukum dan lembaga pengawas internal, mulai dari Inspektorat Kabupaten, Provinsi, hingga Pusat, segera turun tangan melakukan pemeriksaan objektif.
“Kalau memang benar, harus diusut. Namun kalau salah atau tidak benar, itu juga harus diperjelas supaya tidak merusak citra dan reputasi,” tegasnya lagi. Langkah ini dinilainya penting untuk memberikan keadilan, baik bagi sistem merit ASN maupun bagi masyarakat yang mendambakan pemerintahan bersih.
Kekhawatiran Farid kian menebal saat menyinggung rencana perubahan mekanisme seleksi jabatan ke depan. Berdasarkan informasi dari Plt. Kepala BKPSDM Pusat, sistem seleksi tidak akan lagi melibatkan asesor dari perguruan tinggi, melainkan beralih menggunakan asesor mandiri.
Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya perubahan regulasi biasa. Namun di mata Farid, jika perubahan sistem ini dilakukan di tengah badai rumor yang belum reda, celah kongkalikong justru bisa semakin menganga lebar.
“Kalau ini terjadi, akan sangat mengerikan. Kalau benar ada jual-beli jabatan, berarti itu semakin membuka peluang untuk terjadinya praktik tersebut,” pungkasnya penuh kecemasan.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah dan aparat berwenang. Di ujung hari, harapan Farid dan masyarakat Barsel tetap sama: melihat sebuah birokrasi yang digerakkan oleh profesionalisme dan transparansi, bukan oleh kekuatan transaksional di balik meja. (Y5/red).
