Redaksi 
Palangkaraya, kaltengread.com. Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya terpantau masih mengular dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini tetap terjadi meski PT Pertamina menyatakan bahwa kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam posisi normal, Kamis (07/05/2026).
Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean kendaraan roda dua maupun roda empat tampak memanjang sejak pagi hingga malam hari. Warga harus rela menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan BBM jenis Pertalite maupun Pertamax.
Kondisi yang tak kunjung membaik ini memicu pertanyaan besar di tengah publik. Masyarakat menduga persoalan utama bukan pada jumlah kuota, melainkan pada efektivitas distribusi dan pengawasan di lapangan yang dinilai tidak merata.
“Kalau memang kuota normal, kenapa antrean masih panjang hampir setiap hari?” keluh salah seorang warga saat mengantre di SPBU kawasan Jalan RTA Milono.
Fenomena ini juga memicu keresahan yang berujung pada aksi panic buying. Kekhawatiran akan kehabisan stok mendorong warga melakukan pembelian secara bersamaan, yang justru semakin memperparah penumpukan kendaraan.
Menanggapi hal ini, Ketua LSM Suara Masyarakat Borneo (SUMBO), Diamon, menegaskan bahwa fenomena ini tidak boleh dianggap remeh. Ia menilai ada indikasi ketidakefektifan dalam sistem distribusi maupun pengawasan di lapangan.
“Kalau kuota memang normal, seharusnya tidak terjadi antrean panjang setiap hari. Artinya ada yang harus dievaluasi, baik itu dari sisi distribusi maupun pengawasan penyaluran,” tegas Diamon.
Menurut Diamon, ada beberapa faktor yang diduga menjadi pemicu, mulai dari keterlambatan pengiriman, lonjakan konsumsi, hingga dugaan adanya oknum yang melakukan pembelian dalam jumlah besar (pelangsir). Selain itu, jadwal distribusi yang tidak serempak antar SPBU dinilai turut memicu penumpukan kendaraan.
Meski pihak Pertamina memastikan stok subsidi maupun nonsubsidi aman, Diamon menilai pernyataan tersebut belum cukup meredam spekulasi dan keresahan warga. Ia mendesak Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Provinsi Kalteng, dan aparat kepolisian untuk segera turun tangan.
“Kami hanya ingin pasokan lancar. Pemerintah jangan hanya jadi penonton. Perlu pengawasan ketat di setiap SPBU untuk mencegah adanya penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi,” tambahnya.
Masyarakat berharap ada langkah konkret dari pemangku kebijakan agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, terutama pelaku usaha kecil dan pekerja harian, tidak semakin terganggu akibat krisis di depan mata ini. (Tim/Y5).
