Redaksi 
Palangkaraya, kaltengread.com. Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palangka Raya dan beberapa wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi sorotan tajam dalam sepekan terakhir. Kondisi ini mulai mengganggu kelancaran lalu lintas hingga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Forum Kalimantan Membangun (FKM), Supriyadi Natae, menilai adanya persoalan serius dalam rantai distribusi bahan bakar di lapangan. Ia menyoroti ketimpangan yang terjadi antara stok di SPBU dan ketersediaan di tingkat eceran.
“Ini fenomena yang perlu dicermati. BBM eceran berkurang, tetapi antrean di SPBU justru semakin panjang. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pola distribusi yang perlu diawasi lebih ketat,” ujar Supriyadi, Jumat (08/05/2026).
Supriyadi juga mengkritisi kinerja distribusi PT Pertamina (Persero). Menurutnya, klaim ketersediaan stok yang aman seharusnya berbanding lurus dengan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan BBM tanpa harus mengantre berjam-jam.
“Jika stok dinyatakan aman, maka seharusnya tidak terjadi antrean yang berkepanjangan. Perlu ada evaluasi pada distribusi last-mile agar tidak terjadi ketimpangan di lapangan,” tegasnya.
Dampak dari antrean ini tidak hanya merugikan waktu warga, tetapi juga sektor logistik dan transportasi. FKM mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Pertamina untuk segera memperkuat pengawasan serta mencari solusi operasional guna mengurai kepadatan.
“Pemerintah daerah perlu hadir dalam kondisi seperti ini. Antrean BBM tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
FKM berharap ke depannya ada langkah koordinasi yang lebih solid antara Pemda, Pertamina, dan instansi terkait. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi energi di Kalteng mendesak dilakukan agar krisis serupa tidak terus berulang di masa mendatang. (Tim/Y5).
