Redaksi 
Palangka Raya, kaltengread – Suara Masyarakat Borneo (SUMBO) mendesak Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk mundur dari jabatannya. Desakan ini mencuat setelah proyek Preservasi Jalan Lingkar Walangsi–Kapar Kias di Kalimantan Selatan senilai Rp113,98 miliar diduga rusak parah.
Ketua Umum SUMBO, Diamon, menyatakan bahwa lemahnya pengendalian internal membuat masalah proyek tidak tertangani. SUMBO menyoroti buruknya pengawasan di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan.
“Tidak mampu bukanlah aib. Mempertahankan diri di posisi yang tidak mampu adalah sebuah kesombongan yang merugikan negara,” tegas Diamon dalam keterangan resmi di Palangka Raya, Kamis (21/05/2026).
SUMBO membeberkan tiga kegagalan besar dalam pengendalian proyek jalan tersebut. Pertama, sistem peringatan dini Kementerian PU tidak berjalan. Kedua, aduan masyarakat ke BPJN Kalsel tidak direspons. Ketiga, penerapan Standar Operasional Prosedur berjenjang tidak efektif.
Selain kerusakan fisik, proyek ini diterpa isu miring lainnya. SUMBO mengklaim ada dugaan laporan fiktif oleh konsultan pengawas. Muncul pula dugaan pelanggaran K3 dan penggunaan material dari tambang ilegal.
Permasalahan ini dinilai melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh karena itu, SUMBO memberikan ultimatum 7×24 jam kepada Menteri PU untuk merespons tuntutan ini.
Jika tidak ada tindakan, SUMBO akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Kasus akan dilaporkan ke KPK, Ombudsman RI, dan Komisi V DPR RI. Mereka juga menuntut audit investigatif pada seluruh proyek PU di Kalimantan.
Hingga berita ini tayang, belum ada keterangan atau tanggapan resmi dari pihak Kementerian PU maupun BPJN Kalimantan Selatan terkait tuntutan tersebut. (Rilis/Y5).
