Redaksi 
Palangkaraya, kaltengread.com. Rencana pembangunan rumah sakit baru di kawasan Km 26, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, masih terus berjalan sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan, khususnya ke arah timur kota.
Proyek tersebut sebelumnya disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah, Juni Gultom, pada Juli 2025, sebagai upaya menjawab kebutuhan fasilitas medis yang kian meningkat.
Namun ditengah rencana tersebut, muncul pandangan alternatif dari kalangan masyarakat sipil yang menyoroti aspek efisiensi anggaran. Ketua LSM Suara Masyarakat Borneo (SUMBO), Diamon, menilai pembangunan rumah sakit baru berpotensi membebani keuangan daerah, terutama jika dilakukan di atas lahan baru dengan kebutuhan pembangunan dari nol.
Dalam pernyataannya kepada awak media pada Senin, 27 April 2026, Diamon mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan aset yang telah ada, yakni kantor Wali Kota Palangka Raya di kawasan kilometer 5. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi yang tengah digaungkan pemerintah.
“Daripada membangun dari awal dengan biaya besar, kenapa tidak memanfaatkan bangunan yang sudah ada? Kantor Wali Kota saat ini bisa direnovasi dan dialihfungsikan menjadi rumah sakit. Ini jelas akan menekan biaya secara signifikan,” ujarnya.
Menurutnya, gagasan tersebut membuka ruang diskusi mengenai arah kebijakan pembangunan infrastruktur publik, khususnya dalam konteks pengelolaan anggaran. Di satu sisi, pembangunan fasilitas baru kerap dipandang sebagai solusi jangka panjang dengan desain yang dapat disesuaikan sejak awal.
“Opsi revitalisasi atau alih fungsi gedung lebih hemat, cepat, dan relevan dengan kondisi fiskal yang menuntut efisiensi,” ucapnya.
Ia menilai, keputusan antara membangun baru atau memanfaatkan aset lama tidak semata soal teknis, tetapi juga menyangkut prioritas anggaran dan keberpihakan terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Dalam konteks ini, transparansi perencanaan dan kajian komprehensif menjadi kunci agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat optimal.
“Kami berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tidak hanya ambisius secara visi, tetapi juga bijak dalam penggunaan anggaran,” pungkasnya.
Perdebatan ini mencerminkan dinamika yang sehat dalam pembangunan daerah, dimana partisipasi publik turut memberi warna dalam proses pengambilan kebijakan. (Tim/Y5).
